JAKARTA -- Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta menyatakan siap menghadapi gugatan para calon gubernur terkait dengan penetapan daftar pemilih untuk pemilihan kepala daerah pada 11 Juli mendatang. Gugatan terhadap daftar itu justru bisa membantu menguak mafia pencatatan kependudukan. "Masyarakat kan hanya menerima NIK (nomor induk kependudukan). Mereka tidak tahu apakah NIK itu ada yang sama atau tidak, ini yang harus dicari," kata anggota KP