JAKARTA -- Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta tengah memeriksa sejumlah pejabat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam kaitan dengan dugaan korupsi reklame. "Memang sejumlah pejabat kami panggil untuk pendalaman kasus," ujar juru bicara Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Suhendra, kemarin.

Kasus itu bermula dari izin reklame yang telah habis. Semestinya reklame tidak ditarik pajak dan segera diturunkan. Akibatnya, sering terjadi tumpang tindih dalam perizinan.