JAKARTA -- Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) meminta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) segera mengembalikan uang tunjangan komunikasi insentif (TKI) dan belanja penunjang operasional pimpinan (BPOP) yang dirapel atau dibayarkan mulai Januari hingga November 2006.

Di Provinsi DKI Jakarta, total uang TKI dan BPOP yang belum dikembalikan berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan pada 2008 adalah Rp 6.550.640.000.