Kontrak Pengikat Deputi Gubernur

"Reformasi birokrasi jangan dijawab pemekaran."

Selasa, 10 Maret 2009

JAKARTA - Kalangan pemerhati masalah publik mendesak ada pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja deputi gubernur DKI Jakarta, yang dilantik pada Jumat lalu. "Harus ada kontrak kerja antara gubernur dan deputi, dan kontrak itu harus di-publish agar masyarakat bisa mengukur keberhasilan atau kegagalannya," kata Azas Tigor Nainggolan, Ketua Forum Aspirasi Warga Jakarta, kepada Tempo, Sabtu lalu.

Kontrak kerja deputi, ujar Tigor, berisi konsep dan tat

...

Berita Lainnya