JAKARTA -- Rencana Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta menerbitkan obligasi daerah terganjal laporan keuangan pemerintah daerah yang dinilai disclaimer oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Direktur Jenderal Perimbangan Departemen Keuangan Mardiasmo menyarankan pemerintah daerah memperbaiki lebih dulu kualitas penyajian laporan keuangan sebelum menerbitkan obligasi. Di sisi lain, pemerintah menyambut baik rencana penerbitan obligasi