Badan Pemeriksa Keuangan menemukan kelemahan administrasi Rp 5,25 triliun pada 15 satuan kerja di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, yakni:

• Biro Keuangan
• Biro Perlengkapan
• Biro Hukum
• Dinas Pendapatan
• Dinas dan Suku Dinas Pertamanan
• Dinas Perumahan
• Dinas Olahraga dan Pemuda
• Dinas Pekerjaan Umum
• Suku Dinas Kebersihan
• Dinas Pertambangan
• Dinas Pemakaman
• Dinas Kebudayaan dan Permuseuman
• Badan Penanaman Modal dan Pendayagunaan Kekayaan Usaha Daerah
• Dinas