JAKARTA -- Pengadaan logistik pemilihan langsung kepala daerah rawan terjadi korupsi. Beberapa perlengkapan yang seharusnya tidak perlu diadakan ditenderkan kembali.

"Misalnya kartu pemilih yang sudah ada sebaiknya tidak ditenderkan lagi," kata Ramlan Surbakti, Pelaksana Tugas Ketua Komisi Pemilihan Umum, kepada Tempo kemarin. Kartu pemilih yang dimaksud adalah kartu yang dimiliki pemilih saat mengikuti pemilihan presiden 2004.

Menurut dia, berdasar