MAKASSAR - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kubu Djan Faridz mendesak Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menerbitkan surat keputusan (SK) kepengurusan hasil muktamar Jakarta. Bila tidak, mereka mengancam akan menggelar aksi unjuk rasa di kantor wilayah Kementerian di Sulawesi Selatan.

Taufiq Zainuddin, Ketua PPP Sulawesi Selatan kubu Djan, mengatakan langkah itu akan ditempuh setelah Kementerian belum juga menerbitkan SK kepengurusan hasi