MAKASSAR - Dugaan pengerahan pegawai negeri sipil (PNS) dan kepala desa saat pasangan calon bupati berkampanye menjadi pelanggaran dominan dalam pemilihan kepala daerah. Berdasarkan data kepolisian, dua kasus politisasi birokrasi tengah ditangani penegak hukum pada November. Di antaranya diduga melibatkan kepala desa di Kabupaten Soppeng dan Kabupaten Barru.

Juru bicara Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan dan Barat, Komisaris Besar Frans Barung