MAKASSAR - Sejumlah legislator kota meminta Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan "Danny" Pomanto tidak menyertakan program dan kebijakan yang dapat memicu polemik selama pembahasan Anggaran 2016. Pemerintah diminta belajar dari kasus pejabat Komisi Pengendalian Percepatan Program Strategis (KP3S) yang menuntut Wali Kota ke Pengadilan Tata Usaha Negara. "Setiap membuat kebijakan harus selalu berpedoman kepada aturan yang berlaku," kata legislator Fraks