MAKASSAR - Panitia pelaksana Musyawarah Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia dikritik pengurus dan alumnus Lembaga Bantuan Hukum Makassar. "Munas itu tidak demokratis karena tidak mengakomodasi seluruh advokat di seluruh Indonesia," kata Direktur LBH Makassar, Abdul Azis, kemarin.

Menurut Azis, sistem perwakilan yang disyaratkan oleh panitia untuk menjadi peserta penuh tidak bisa mewakili aspirasi seluruh anggota. Hal itu, ujarnya, bertentangan