MAKASSAR - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Makassar menyatakan Pemerintah Kota Makassar bakal susah memperoleh opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan. Sebab, saat ini inventarisasi aset pemerintah, terutama fasilitas umum dan fasilitas sosial, dianggap masih amburadul.

"Jangan mimpi (dapat WTP). Mengelola aset saja tidak becus," kata Ketua Komisi A, Abdul Wahab Tahir, kepada wartawan, kemarin. Pernyataan itu berdasarkan