MAROS - Bupati Kabupaten Maros, Hatta Rahman, berharap Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menolak penambahan kuota calon pegawai negeri di daerah ini. Hatta beralasan belanja pegawai di anggaran pendapatan dan belanja daerah terbatas.

"Paling tidak, kuota yang diberikan pemerintah pusat tidak di atas seratus calon pegawai," kata Hatta, kemarin. Dia menjelaskan, angka pegawai negeri di Maros saat ini sangat tinggi. Ap