KPK Minta Kepala Daerah Transparan Kelola Tambang

Ke depan, tidak akan ada lagi izin usaha pertambangan yang tidak memenuhi syarat clean and clear.

Jumat, 27 Juni 2014

MAKASSAR -- Komisi Pemberantasan Korupsi meminta kepala daerah lebih transparan dalam pengelolaan tambang yang mereka miliki di daerah.

Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas menyatakan pengawasan terhadap kegiatan pertambangan itu merupakan langkah untuk meminimalkan kemungkinan terjadinya potensi kerugian negara dalam sektor pertambangan.

Ia berharap, ketika mengajukan izin usaha pertambangan, para pengusaha memahami prosedur yang harus dilalui. Pem

...

Berita Lainnya