MAKASSAR -- Komisi Pemerintahan Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Dewan Perwakilan Rakyat meminta Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan membuat regulasi atau peraturan daerah yang mengatur soal netralitas pegawai negeri sipil.

Permintaan itu diungkapkan Komisi II DPR saat berkunjung ke kantor Gubernur Sulawesi Selatan kemarin. Menurut anggota Komisi II DPR, Salim Mengga dari Fraksi Demokrat, wali kota, bupati, sekretaris daerah, serta kepala-kepala