MAROS - Utang Pemerintah Kabupaten Maros kepada PT Askes senilai Rp 12 miliar, yang belum terselesaikan sejak 2009, mengakibatkan laporan pengelolaan keuangan daerah sulit mendapat predikat wajar tanpa pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"Setiap kali BPK melakukan audit, masalah tersebut selalu muncul dan kami diharuskan mengakuinya, padahal itu berdasarkan kerja sama PT Askes dengan bupati sebelumnya," kata Bupati Maros M. Hatta Ra