MAKASSAR - Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Sulawesi Selatan menemukan ada penyimpangan-penyimpangan dalam Laporan Pertanggungjawaban Komisi Pemilihan Umum dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Sulawesi Selatan terkait dengan pemilihan gubernur, Januari lalu.

Menurut hasil audit BPK yang diperoleh Tempo, penyimpangan itu antara lain pembayaran honorarium kelompok kerja pada KPU melebihi ketentuan. Bahkan ada kekurangan pemotongan pajak penghasi