MAKASSAR - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Makassar mengkritik pemerintah kota yang tidak segera mengurus alas hak atas lahan untuk fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos) di Kota Makassar. Padahal pengembang sudah menyerahkan 30 persen area pembangunan kepada pemerintah kota untuk fasum. "Tanpa alas hak, pemerintah kota melakukan pembiaran atas hilangnya aset fasum dan fasos," kata Sekretaris Komisi Bidang Perekonomian dan Keuangan Dewa