MAKASSAR -- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Makassar menolak tuntutan pengusaha hiburan untuk merevisi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Tarif Pajak Hiburan. "Kami tidak bisa memproses tuntutan itu," kata Wakil Ketua Komisi B Bidang Ekonomi dan Keuangan DPRD Makassar, Hasanuddin Leo, di ruang komisi kemarin.

Akhir tahun lalu, para pengusaha hiburan melayangkan surat tuntutan agar Peraturan Daerah Pajak dan Retribusi Daerah itu direvisi.