MAKASSAR - Ada dua calon pegawai negeri sipil kementerian hukum dan hak asasi manusia penempatan wilayah sulawesi selatan terindikasi bakal melakukan tindakan penyimpangan peraturan dalam proses perekrutan. pengaduan pertama masuk ke pihak pejabat kementerian dan pengaduan kedua diterima oleh ombudsman Republik Indonesia perwakilan sulawesi selatan, yang turut dilibatkan dalam pemantauan proses perekrutan tersebut.

Menurut a. dahrif, kepala div