WAJO -- Pemerintah Kabupaten Wajo kesulitan mengembalikan dana sebesar Rp 8,9 miliar hasil temuan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan di sejumlah dinas dan instansi. Alasannya, kebanyakan rekanan instansi yang belum membayar denda tersebut berasal dari luar daerah.

"Kebanyakan pihak rekanan berada di luar daerah, makanya menyulitkan saat mau ditagih," kata Muhammad Arif, anggota tim Tuntutan Pengembalian dan Tuntutan Ganti Rugi Wajo, kemarin