MAKASSAR – Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan berusaha tetap menangani kasus Bantuan Sosial 2008, yang diduga melibatkan pejabat provinsi dan legislator Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sulawesi Selatan. Padahal Komisi Pemberantasan Korupsi meminta kejaksaan tinggi menyerahkan proses penyidikan kasus ini. "Kalau ada kesulitan dalam kasus itu, silakan diserahkan," kata Ketua Tim Koordinator Supervisi KPK, Didi Prakoso, kemarin.

Didi mengatakan pihak