MAKASSAR - Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat mengakui adanya pelanggaran dalam pengadaan perabot rumah jabatan gubernur. Pelanggaran itu berupa pengadaan perabot tanpa melalui proses tender.

"Kami tidak memungkiri. Itu sebabnya kami mendukung penyidik untuk mengu sut kasus itu," kata Ismail Zainuddin, Sekretaris Daerah Sulawesi Barat, kemarin. Dalam kasus tersebut, diduga terdapat praktek manipulasi pengadaan perabot rumah jabatan dengan anggara