MAROS - Ketua Lembaga Monitoring Kinerja Aparatur Negara, Ismail Tantu, menuding Kantor Dinas Tata Ruang dan Permukiman Maros sebagai tempat sarang mafia perizinan. Hal ini, menurut Ismail, didasarkan pada pengakuan beberapa pengusaha yang berinvestasi di Maros.

"Pihak pengusaha mengaku menyetor puluhan juta rupiah kepada oknum pegawai di Dinas Tata Ruang untuk mendapatkan izin mendirikan bangunan. Namun izin mereka belum juga diterbitkan. Inila