MAKASSAR -- Biro Keuangan serta Biro Kesejahteraan Agama dan Pemberdayaan Perempuan (KAPP) Provinsi Sulawesi Selatan mengabaikan lembaga yang terdaftar di Biro Kesatuan Bangsa dan Politik dalam penyaluran dana Bantuan Sosial 2008. "Kedua biro itu tidak pernah meminta dan mengecek legalitas lembaga untuk pencairan anggaran," kata Andi Baso Gani, bekas Kepala Biro Kesatuan Bangsa Sulawesi Selatan.

Baso Gani hadir memberi kesaksian dalam sidang lanju