MAKASSAR - Pemerintah Sulawesi Selatan diminta memberi sanksi kepada kabupaten/kota yang tak menjalankan program pendidikan gratis. Hal itu terungkap dalam rapat pleno Panitia Khusus Laporan Pertanggungjawaban Gubernur di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sulawesi Selatan, kemarin.

"Kami mengharapkan Gubernur mengevaluasi kabupaten/kota yang tidak memenuhi sharing pembiayaan dan sekaligus memberikan sanksi karena tidak mematuhi Perda Nomor 9 Tahun 200