MAKASSAR -- Komisi D Bidang Kesejahteraan Rakyat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Makassar meminta Dinas Tenaga Kerja Makassar memperketat pengawasan pemberlakuan upah minimum kota (UMK), khususnya di sektor usaha pariwisata. "Karyawan di sektor usaha pariwisata banyak yang mengeluhkan upah di bawah UMK," kata Nuryanto Liwang, Ketua Komisi D Dewan Makassar, saat ditemui pada Kamis lalu.

Menurut Nuryanto, usaha pariwisata seperti perhotelan dan usaha