MAKASSAR Dinas Pendapatan Daerah Makassar melayangkan surat kepada Kementerian Dalam Negeri berkaitan dengan masalah penerapan pajak penerangan jalan (PPJ), Senin lalu. Dinas meminta petunjuk yang menyangkut penerapan PPJ berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah.

Dalam aturan itu, pajak penerangan jalan ditetapkan masing-masing pemerintah kabupaten/kota melalui peraturan daerah maksimal 10 persen. "Pemerintah Makassar kan