MAKASSAR -- Universitas Hasanuddin, Makassar, telah melakukan kajian terhadap rancangan kode etik anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Dalam draf dari DPD RI yang diserahkan ke pihak Unhas, pasal pemberian sanksi jika melanggar kode etik menjadi perdebatan. "Sanksi ini masih perlu dikaji karena anggota DPD RI dipilih langsung oleh rakyat, sehingga untuk proses memberhentikan perlu dikaji," kata salah satu guru besar Fakultas Hukum Un