MAROS -- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Maros meminta pimpinan eksekutif memproses dan mengganti sejumlah camat dan stafnya yang diduga sering melakukan pemungutan liar ketika menandatangani surat-surat yang diajukan masyarakat. Kegiatan seperti itu mencoreng tatanan pemerintahan dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat.

"Jika tidak diberi duit, camat tidak mau menandatangani surat. Itu adalah pelanggaran hukum dan merusak tatanan pemerintahan