MAKASSAR -- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Makassar merekomendasikan penertiban reklame yang melanggar aturan, baik undang-undang maupun peraturan daerah. "Umumnya semua melanggar aturan," kata Mustaqfir Sabri, anggota Komisi A Bidang Pemerintahan Makassar, saat rapat dengar pendapat bersama Dinas Pendapatan Daerah Makassar serta sejumlah instansi terkait lainnya di ruang komisi A kemarin.

Menurut Mustaqfir, Dewan memperkirakan lebih dari 90 perse