MAKASSAR -- Dewan Perwakilan Rakyat Makassar meminta Badan Pertanahan Nasional memperketat penerbitan sertifikat kepemilikan lahan untuk mengatasi aksi mafia tanah, yang bisa menghambat masuknya investasi.

“Ketegasan badan pertanahan sangat dibutuhkan untuk meminimalkan kasus mafia tanah. Regulasinya harus dibuat seketat mungkin,” kata Ketua Komisi A Bidang Hukum dan Pemerintahan Dewan, Rahman Pina, di Makassar kemarin.

Persoalan mafia tana