MAKASSAR -- Sumber daya manusia pengelolaan keuangan dinilai masih rendah, sehingga baru 3 persen daerah yang pengelolaan keuangannya mendapat wajar tanpa pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan.

“Target untuk lima tahun mendatang, opini tersebut paling tidak sudah mencapai 60 persen,” kata Direktur Aparatur Negara Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional Dwi Wahyu Atmaji saat berkunjung ke Kantor Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar k