MAKASSAR -- Koordinator Bidang Hukum Indonesia Corruption Watch, Febry Diansyah, meminta polisi dan kejaksaan mengesampingkan izin Presiden dalam memeriksa pejabat negara maupun pejabat daerah. Izin Presiden yang prosesnya lama, menurut dia, membuat penanganan suatu perkara hukum tidak optimal.

Febry mencontohkan kasus korupsi yang melibatkan seorang pejabat daerah. Berdasarkan aturan normal, lamanya proses izin ke Presiden sekitar 60 hari. Namu