MAKASSAR -- Sosialisasi pencanangan zona integritas di lingkungan Pemerintah Kota Makassar dinilai belum optimal. Praktek pungutan liar masih saja terlihat di unit-unit pelayanan publik karena sistem pengawasan belum bekerja dengan baik. "Semestinya semua lurah mematuhi perintah lisan wali kota untuk tidak menerima uang setelah melayani masyarakat," kata Direktur Eksekutif Lembaga Studi Kebijakan Hukum Makassar Muhammad Ramli kemarin.

Menurut Raml