MAKASSAR -- Lembaga Bantuan Hukum Makassar menganggap Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo telah meningkatkan sentimen kelompok tertentu terhadap keberadaan Ahmadiyah di provinsi ini. Penilaian itu berkaitan dengan beredarnya Surat Keputusan Gubernur Nomor 223.2/803/Kesbang tentang Penanganan Masalah Jemaat Ahmadiyah, yang diterbitkan secara rahasia.

"Surat bersifat rahasia, tapi kenapa tersebar ke publik?" kata Direktur LBH Makassar Abdul Mu