MAROS -- Wakil Ketua Komisi Bidang Anggaran dan Pembangunan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Maros Akbar Endra meminta agar kasus dugaan penyalahgunaan dana di perusahaan daerah diproses secara hukum. Alasannya, perusahaan pelat merah ini diduga telah merugikan negara sebesar Rp 60 juta.

"Kami tidak mau tahu siapa saja yang melakukan tindak pidana korupsi harus ditindak tegas," kata Akbar kemarin.

Dugaan penyalahgunaan dana itu diduga melibatkan okn