MAKASSAR -- Sebanyak 23 kabupaten di Sulawesi Selatan ditengarai belum siap mengelola pajak bea pengalihan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB). Padahal, menurut Kepala Kantor Wilayah Direktorat Pajak Sulawesi Selatan-Barat Angin Prayitno Aji, mulai Januari 2011, pengelolaan pajak diserahkan kepada masing-masing pemerintah kabupaten dan kota. "Kami sudah berkoordinasi dengan pemerintahan di 24 kabupaten dan kota. Tapi baru Makassar yang siap," kata