TAKALAR- Dana bantuan sosial kabupaten Takalar diduga tak jelas peruntukannya. Uang Rp 10 miliar itu mengalir ke sejumlah lembaga masyarakat dan anggota Dewan tanpa bukti pertanggungjawaban. "Sejumlah lembaga dan partai politik belum memberikan surat pertanggungjawaban atas dana itu. Jumlahnya ratusan lembaga termasuk partai politik," ujar Kepala Dinas Pengelola Keuangan Takalar M. Yuppar di kantornya kemarin.

Saking banyaknya lembaga penerima dana,