TAKALAR- Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Takalar diminta memeriksa kasus tukar guling pos pemeriksaan kendaraan umum segera bekerja. "Pansus itu jangan cuma dibentuk, tapi juga harus dijalankan," kata Nikson, Direktur Lembaga Swadaya Masyarakat Lambusi, kemarin.

Menurut Nikson, pelepasan aset pos pemeriksaan atau cek poin itu tidak sesuai dengan prosedur. Alasannya, pemerintah melepas aset ke dan pengusaha Kamedi tanpa ada pembicaraan