MAKASSAR -- Sejumlah pengurus lembaga kemahasiswaan di Makassar mengecam aturan baru pemberlakuan prosedur tetap (protap) anti-anarki yang dikeluarkan Mabes Polri. Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Negeri Makassar, misalnya, menilai aturan tersebut merupakan upaya pembungkaman mahasiswa. "Kami menolak aturan itu. Mestinya, Polri lebih bijak mengeluarkan aturan dalam pelaksanaan aksi demonstrasi," kata Ketua BEM Universitas Negeri Makassar