MAROS - Badan Pemeriksa Keuangan perwakilan Sulawesi Selatan mengungkapkan, laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Maros dalam empat tahun terakhir dinyatakan disclaimer. BPK tidak memberikan pendapat atas laporan hasil pemeriksaan keuangan karena kondisi ketidakwajaran laporan tersebut.

"Artinya, dalam periode 2006 hingga 2009, aliran dana yang ditemukan tidak bisa dipertanggungjawabkan," ujar Kepala Subbagian Hukum dan Humas BPK, Daniel Sembiring B