MAKASSAR -- Kalangan aktivis mempertanyakan kelanjutan perkara bantuan sosial Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan pada 2008 yang bermasalah. Berdasarkan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), laporan penyaluran dana itu dinyatakan wajar dengan pengecualian.

Disebutkan bahwa ada pengecualian lantaran dari ratusan alamat dan nama penerima bantuan, setelah ditelusuri, di antaranya fiktif. Akibatnya, terjadi kerugian keuangan daerah mencapai Rp 8,86 m