JAKARTA - Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Sapto Amal Damandari, menyatakan potensi penyelewengan di daerah adalah pada pos bantuan sosial. BPK di daerah diminta berfokus memeriksa pengeluaran dana bantuan sosial.

"Terutama karena tahun ini ada 244 pemilihan kepala daerah sehingga harus dipastikan penyaluran dana bantuan sosial tepat sasaran karena itu uang untuk rakyat," kata Sapto kepada Tempo di Jakarta kemarin. Instruksi agar seluruh kant