MAKASSAR - Komite Pemantau Legislatif Sulawesi Selatan menuding dua rancangan peraturan daerah yang disodorkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar ke Pemerintah Kota Makassar tidak berpihak kepada rakyat. Tudingan itu ditujukan karena adanya pungutan biaya kepada warga yang tertuang di dalam aturan.

Kedua rancangan peraturan daerah tersebut adalah Rancangan Peraturan Daerah Pengawasan Rumah Kos dan Menara Telekomunikasi.

Muhammad Raml