MAKASSAR - Kalangan buruh Sulawesi Selatan menilai pengawasan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota terhadap pemberlakuan upah minimum provinsi 2010 masih lemah. Angka UMP yang diberlakukan sesuai dengan surat keputusan gubernur pada Desember tahun lalu sebesar Rp 1 juta.

"Kebijakan itu perlu dikawal ketat oleh pemerintah daerah. Jangan hanya serikat buruh," ujar Abdul Halim Syam, Ketua Wilayah Gabungan Serikat Buruh Nusantara dan Kongres