JAKARTA - Prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) ihwal musim kemarau tahun ini membuat pemerintah kebat-kebit. Apalagi, ancaman itu datang ketika Indonesia masih dilanda wabah Covid-19 yang belum mereda. Pemerintah pun menyiapkan pelbagai langkah untuk mencegah datangnya paceklik.

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mengatakan telah mengantisipasi ancaman tersebut. Dia memastikan pasokan pangan nasional cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, termasuk saat musim kemarau tiba. "Yang menjadi perhatian adalah distribusi," ujar dia kemarin.

Kepala BMKG Dwikorita Karnawati menyatakan musim kemarau tahun ini pada umumnya akan lebih basah dibanding 2019. Namun, sekitar 30 persen zona musim diperkirakan mengalami musim kemarau yang lebih kering dari normalnya. "Puncaknya diperkirakan terjadi pada Agustus 2020," ujar dia, kemarin. BMKG mengimbau pemerintah untuk mengantisipasi bencana kekeringan dengan mengoptimalkan penyimpanan air selama musim hujan.

Ancaman kekeringan tersebut juga dapat mengganggu produksi pangan. Apalagi, sebelumnya, Organisasi Pangan dan Pertanian PBB (FAO) memperingatkan bahwa produksi pangan terancam terhambat karena pembatasan kegiatan untuk mencegah penyebaran Covid-19. FAO memprediksi krisis pangan global akibat Covid-19 bisa terjadi pada April dan Mei 2020.

Syahrul mengkonfirmasi bahwa distribusi pangan di dalam negeri selama pandemi tersendat. Akibatnya, beberapa provinsi kekurangan bahan pangan. Dia mencontohkan, daerah kini mengalami difisit beras, di antaranya Provinsi Kepulauan Riau, Riau, Bangka Belitung, dan Maluku Utara. Padahal stok beras secara nasional hingga akhir April tercatat surplus 6,35 juta ton.

Kepala Distribusi Cadangan Pangan Kementerian Pertanian Inti Pertiwi menyatakan pihaknya tengah memperbaiki jalur distribusi pangan dengan membangun koordinasi antar-Dinas Ketahanan Pangan di daerah. "Ketika suatu daerah kekurangan pasokan, daerah lain yang kelebihan pasokan dapat langsung mengirim stoknya," kata dia. Petugas dinas juga akan menghubungkan distributor antardaerah untuk melakukan transaksi jual-beli.

Pemerintah pusat, menurut Inti, akan menanggung seluruh biaya transportasi pengiriman pangan antar-provinsi. Insentif itu diberikan agar ongkos transportasi tak menaikkan harga jual bahan pangan. "Berapa pun yang dibutuhkan, kami siapkan," ujar dia. Dinas Ketahanan Pangan di masing-masing daerah, menurut Inti, juga memiliki anggaran khusus untuk distribusi pangan antar-kota dan kabupaten

Dari sisi produksi, pemerintah berupaya mengantisipasi dengan penanaman cepat. Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian Sarwo Edhy mengatakan petani di berbagai daerah telah diimbau untuk segera menanam kembali seusai panen. Namun, di tengah pandemi saat ini, strategi tersebut terbentur akses yang terhambat. "Di beberapa daerah di Jawa, pengiriman benih ke petani sampai harus dikirim menggunakan ambulans karena truk tidak boleh lewat," ujar dia.

Anggota Kelompok Kerja Ahli Dewan Ketahanan Pangan Pusat, Khudori, mengatakan pemerintah perlu mengantisipasi bencana kekeringan dengan matang. Dia mengingatkan agar pemerintah dapat memastikan luas lahan pertanian tak berkurang sehingga produksi tetap stabil. "Agar penurunan produksi tidak terlalu besar," katanya.

VINDRY FLORENTIN

JAKARTA - Prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) ihwal musim kemarau tahun ini membuat pemerintah kebat-kebit. Apalagi, ancaman itu datang ketika Indonesia masih dilanda wabah Covid-19 yang belum mereda. Pemerintah pun menyiapkan pelbagai langkah untuk mencegah datangnya paceklik.

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mengatakan telah mengantisipasi ancaman tersebut. Dia memastikan pasokan pangan nasional cukup untuk memen