PENYELESAIAN tata ruang menjadi salah satu prioritas Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK). Tercapainya satu peta Indonesia diharapkan akan menjamin akuntabilitas pemanfaatan ruang sehingga dapat menutup celah korupsi dan mencegah potensi kehilangan penerimaan negara. Penyusunan rencana tata ruang diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan tumpang-tindih, seperti antar-tata ruang, kawasan hutan, hak atas tanah, ataupun perizinan yang