BAGDAD - Komisi Pemilihan Umum Irak kemarin menolak tuntutan Presiden Jalal Talabani dan Perdana Menteri Nuri al-Maliki untuk menghitung ulang hasil pemilu 7 Maret lalu.

Ketua Komisi Pemilu Irak Faraj al-Haidari menegaskan, penghitungan ulang secara manual baru dapat dilakukan jika ada bukti kecurangan. Namun, hingga sejauh ini, Talabani dan Maliki belum mengajukan bukti-bukti itu. "Jika mereka ragu dan berpikir terdapat kesalahan, mereka bisa mem