JOHOR BAHRU -- Pemerintah Malaysia telah mengambil langkah pertama untuk mengevaluasi Undang-Undang Keamanan Dalam Negeri (ISA) dengan dibentuknya Komite Reformasi Hukum.

Pembentukan komite ini sesuai dengan janji Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak di awal ia memangku jabatan itu. Dia menyatakan akan memprioritaskan evaluasi mendalam terhadap ISA. Selama ini banyak kritik yang menyatakan bahwa ISA adalah belenggu yang digunakan pemerintah